UNDANG-UNDANG Cipta Kerja Memungkinkan Indosat Ooredoo Menggunakan Seluruh Spektrum Pasca Merger

Jakarta, Selular. ID – Setelah beberapa kali tertunda, Indosat Ooedoo dan Tri Hutchison Indonesia akhirnya mengesahkan untuk melakukan penggabungan jalan. Hasil merger kedua operator selular tersebut akan bertanda PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk atau disebut Indosat Ooredoo Hutchison.

Kesepakatan merger tersebut betul potensial, pasalnya akan menjadikan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Tak setengah-setengah, perkiraan pendapatan tahunan bisa mencapai US$3 miliar. Operator baru hasil merger itu, nantinya akan memiliki lebih dari 100 juta pelanggan, dan nilai bisnis enterprise diperkirakan mencapai US$ 6 miliyar. Kedua operator menargetkan dapat merampungkan kesepakatan itu pada Desember 2021.

Meski kesepakatan antar perusahaan telah rampung, namun proses merger masih menunggui persetujuan dari pemerintah Indonesia. Salah satu isu dengan mengemuka adalah menyangkut penyerobotan spektrum frekwensi dan kesibukan mengembalikannya kepada pemerintah.

Pengembalian sebagian frekwensi terlihat dalam kasus koalisi antara XL Axiata & Axis. Seperti diketahui dalam 2012, XL mengakuisisi Axis, operator yang sebagian gede sahamnya dimiliki Saudi Telecom, dengan nilai transaksi sejumlah 865 juta dollar GANDAR atau sekitar Rp 9, 8 triliun. Namun di dalam aksi korporasi itu, nyatanya XL tidak sepenuhnya menikmati frekwensi yang sebelumnya dimiliki Axis.

Operator yang identik dengan warna biru itu “terpaksa” membatalkan spektrum selebar 10 MHz di frekuensi 2. 100 Mhz. Pasca merger, XL hanya menguasai 22, 5 Mhz di rentang spektrum 900 MHz dan 1. 800 MHz (2G), mengikuti 15 Mhz di dua. 100 MHz (3G).

Vikram Sinha, Director & Chief Operating Office Indosat Ooredoo

Menanggapi isu pengembalian spectrum, CMO Indosat Ooredoo Vikram Singh, menyebutkan bahwa esepakatan konsolidasi antar kedua operator pula telah mendapat persetujuan negeri sesuai dengan peraturan dengan berlaku.

“Semua aspek tentu akan pada evaluasi oleh pemerintah termasuk alokasi spektrum. Kami pula berpegangan pada aturan anyar yaitu UU Cipta Kegiatan yang memungkinan penggunaan seluruh spektrum pasca merger”, perkataan Vikram dalam media briefing terbatas di kantor was-was Indosat Ooredoo, Jumat (17/9/2021).

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi & Penyiaran. Aturan ini ialah satu diantara turunan dari UNDANG-UNDANG No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP No 46 Tahun 2021 ini berisi 103 pasal dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 lalu.

Satu diantara yang diatur merupakan pengalihan penggunaan Spektrum Saluran Radio. Aturan tersebut tertuang pada pasal 55. Di dalam ayat (1) tertulis kalau penyelenggara jaringan telekomunikasi pemilik izin spektrum frekuensi radio bisa melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum pada pengelola jaringan telekomunikasi lainnya.

Peran menteri menjelma sangat krusial dalam pengamalan pengalihan ini. Hal itu diatur pada sejumlah pasal. Misalnya pada Pasal 56 ayat (1) bagian C mengaturan soal ketentuan pemberian yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan atau optimalisasi penerapan Spektrum Frekuensi Radio.

Peran lainnya adalah pengalihan harus mendapatkan persetujuan menteri. Hal ini tertuang pada Pasal 57 bagian (1) proses pengalihan wajib mendapatkan persetujuan dari menteri berdasarkan evaluasi. Selain tersebut, Menteri juga melakukan pengawasan dan pengendalian pada penjelmaan proses pengalihan seperti tertuang di pasal 57 ayat (3).

CategoriesINFO