Kominfo Masih Dalami Kasus Kebocoran 279 Juta Data Karakter

Jakarta, Selular. ID – Merespon terkaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Hubungan dan Informatika (Kominfo) tepat melakukan penelusuran dugaan kebocoran data pribadi tersebut.

Tercatat hingga kemarin malam, Kamis (20/5) Kominfo belum bisa menyimpulkan soal terjadinya kebocoran data awak dalam jumlah yang kekar terebut.

Mengaji juga:   279 Juta Data Penduduk Bocor, Bermula dari BPJS Kesehatan?

“Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati kepada data yang beredar. Kini penelusuran dan penyelidikan sedang akan terus dilakukan secara mendalam, kemudian telah melayani koordinasi dengan pihak-pihak terpaut sesuai ketentuan yang resmi.   Dan perkembangan buatan penyelidikan akan disampaikan kemudian, ” kata Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Kominfo.

Untuk saat ini, Dedy melanjutkan Kominfo meminta biar seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi, untuk semakin meningkatkan jalan dalam menjaga keamanan bukti pribadi, yang dikelola secara mentaati ketentuan yang benar serta memastikan keamanan bentuk elektronik yang dioperasikan.

Baca juga:   Kominfo: RUU PDP Diusulkan Atur Batas Usia Bujang ‘Main’ Medsos

Kementerian Kominfo juga membawa seluruh masyarakat untuk semakin berhati-hati dan waspada dalam melindungi data pribadinya dengan tidak membagikan data karakter kepada pihak-pihak yang tak berkepentingan, memastikan syarat serta ketentuan layanan yang dimanfaatkan, secara berkala memperbarui password pada akun-akun elektronik dengan dimiliki, dan memastikan sistem keamanan perangkat yang dimanfaatkan selalu up to date .

Sekedar informasi, sebelumnya kebocoran data yang diduga miliki BPJS Kesehatan itu ramai diperbincangkan di twitter yang berasal dari cuitan @ndagels dan @nuicemedia . Guna mengambil kebenaran kabar tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) masih terus menelusuri dan mengembangkan hasil temuan tersebut.

Mengucapkan juga:   Catatan Akhir 2020: Menanti ‘Khasiat’ UU PDP Di 2021

Dan perlu disadari pula, Undang-Undang dan Kebijaksanaan Perlindungan Data Pribadi yang sedang digodok  npemerintah Nusantara adalah langkah tepat waktu menuju penanganan dan ketenteraman data yang lebih tertib di negara ini di tengah booming ekonomi digital dan Industri 4. 0.

Langkah tersebut sangat penting untuk membuat dunia maya yang bertambah aman di negara mana pun, tidak hanya dalam Indonesia. Namun penting serupa untuk dicatat bahwa regulasi pada dasarnya hanyalah lupa satu bagian dari lingkungan keamanan siber yang holistik. Menjaga keamanan dunia online adalah tanggung jawab bersama jarang pemerintah, konsumen, dan pengguna online, serta perusahaan swasta dan publik dalam seluruh bentuk dan ukuran.

CategoriesINFO